Wednesday
07 October 2026

Penjaga Hutan Tropis Tegaskan Komitmen Jelang COP30

Komunitas Three Basins Summit menegaskan Indonesia termasuk penjaga hutan tropis dunia. Mereka satukan suara untuk membela hak alam dan manusia jelang COP30 yang dilaksanakan di Brasil pada November 2025.  

Penjaga hutan tropis ini mencari kehidupan dari alam sekitarnya (kiri). Delegasi Indonesia yang diwakili oleh AMAN pada kongres di Kongo belum lama ini (Foto/@: Dokumen AMAN)

Penulis/editor: Rayendra L Toruan

mmINDUSTRI.co.id –  GATC & AMAN (sumber): Pihak yang bergabung dalam komunitas Three Basins Summit yakni para penjaga hutan tropis menegaskan komitmen mereka menjelang COP30 yang akan berlangsung di Brasil pada November 2025. 

Penegasan itu diumumkan melalui kongres global pertama masyarakat adat dan komunitas lokal yang berada di daerah aliran sungai hutan atau disebut three basins summit. Para peseta bertemu di Brazzaville, Republik Kongo pada 26-30 Mei 2025.



“Thank you for visiting mmindustri.co.id. Subscribe for the latest news and insight. Enter your email (Your email address will not be published)


Perwakilan masyarakat adat dan komunitas lokal dari kawasan hutan tropis terbesar dan paling vital di dunia menyatukan suara—termasuk suara dari 22 orang delegasi dari Indonesia. 

Kongres bersejarah ini diselenggarakan oleh Global Alliance of Territorial Communities (GATC)  bekerjasama dengan Rights and Resources Initiative (RRI). 

Agenda dunia itu merupakan pertemuan pertama yang bertujuan untuk menyatukan suara (komitmen) penjaga hutan tropis dari Amazon, Kongo, Borneo-Mekong-Asia Tenggara, dan Mesoamerika—wilayah yang selama ini dijaga dan dirawat oleh masyarakat adat dan komunitas lokal.

Mereka merupakan benteng terakhir keanekaragaman hayati dan penyeimbang iklim global.

“Kongres global ini adalah tonggak sejarah bagi persatuan masyarakat di kawasan hutan tropis. Kami hadir sebagai koalisi hidup, membawa kearifan leluhur dan desakan untuk membela hak-hak alam dan masyarakat kami,” cerita Juan Carlos Jintiach, Sekretaris Eksekutif GATC. 

Menurut Juan Carlos Jintiach sebelum pelaksanaan  COP30  yakni Konferensi Iklim PBB yang akan digelar di Brasil pada November 2025, pertemuan mereka itu merupakan satu titik dalam perjalanan panjang perjuangan mereka.

Sementara Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN),  Rukka Sombolinggi  menyampaikan refleksi atas perjuangan panjang komunitas masyarakat adat dalam forum Internasional di Brazil. 

Rukka Sombolinggi menyebut GATC dibentuk pada tahun 2015. Seiring perjalanan waktu, pihak aliansi menyaksikan kegiatan para perempuan adat di Afrika seperti memanen hasil kerja kolektif.

Ia  berharap komunitas masyarakat adat jangan terlalu banyak dibebani dengan pekerjaan administrasi. “Jika administrasi membebani komunitas maka kita justru sedang melemahkan para penjaga hutan tropis (bumi) sendiri,” tegas Rukka Sombolinggi.

Kongres diawali dengan perayaan gerakan perempuan GATC melalui sebuah workshop interaktif yang menyoroti pentingnya akses langsung perempuan adat dan komunitas lokal terhadap pendanaan iklim. 

Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo, Rosalie Matondo yang membuka kegiatan kongres menekankan pentingnya sinergi antara perlindungan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, dan partisipasi aktif masyarakat adat dan komunitas lokal dalam pembangunan global.

“Saya menghargai kepemimpinan perempuan adat dan komunitas lokal yang merawat komunitas, wilayah, dan keluarga kita demi keberlanjutan bumi lintas generasi,” jelas Rosalie Menteri Matondo kepada peserta kongres.

Di tengah krisis iklim dan ancaman terhadap keanekaragaman hayati, wilayah yang dikelola oleh masyarakat adat terbukti memiliki tingkat deforestasi yang jauh lebih rendah. 

Meski demikian, pengakuan global terhadap peran penting mereka belum sepenuhnya diiringi oleh perlindungan hukum dan pendanaan langsung yang memadai. 

Melalui kongres internasional itu, mereka menyuarakan strategi bersama yang dipimpin masyarakat adat agar hak, pengetahuan, dan sistem kehidupan mereka menjadi pusat dari tata kelola lingkungan global.

Suasana lingkungan masih alamiah, belum dirusak gergaji para pebisnis (Foto/@: Dokumen AMAN)

Koordinator REPALEAC (The Network of Indigenous and Local Communities for the Sustainable Management of Forest Ecosystems in Central Africa), Joseph Itongwa  mengungkapkan, “Yang kita hadapi bukan semata soal pendanaan atau keadilan iklim.”

REPALEAC selaku anggota GATC, meminta agar proses-proses kebijakan harus dibuat lebih manusiawi. Wilayah, budaya, dan suara penjaga hutan tropis sudah memperingatkan dunia tentang titik-titik krisis yang sulit dipulihkan. 

“Dunia harus mendengar, dan komunitas dari seluruh kawasan hutan harus terus memimpin dengan harapan dan tekad untuk masa depan,” demikian harapan Joseph Itongwa.  

Melalui kongres itu, mereka melanjutkan semangat forum perempuan adat pertama di Afrika Tengah dan Cekungan Kongo yang digelar di Brazzaville pada 2023. Lewat forum itu, REPALEAC, GATC, RRI, dan Central African Forests Commission (COMIFAC) merumuskan roadmap—memperkuat  peran perempuan adat dalam ketahanan iklim dan pelestarian hutan.

Sebagai bagian dari workshop pra-Kongres, CLARIFI (mekanisme pendanaan RRI untuk proyek masyarakat adat dan komunitas) mengumumkan dukungan dana sebesar US$270.000 untuk sejumlah inisiatif perempuan adat di delapan negara Afrika. 

“Dana akan membiayai pelatihan dan penguatan teknis perempuan adat dalam regenerasi tanah, pengembangan ekonomi lokal, restorasi keanekaragaman hayati, dan advokasi hak wilayah,” tutur  Deborah Sanchez, perempuan Moskitia dari Honduras dan Direktur CLARIFI.

Koalisi global untuk keadilan hutan tropis

“Membela bumi berdasarkan pengetahuan leluhur kami adalah bentuk perlawanan. Kongres ini membuka jalan untuk memperkuat suara dan peran perempuan adat dalam tata kelola wilayah yang adil,” tegas Sara Omi Casama, pengacara Emberá dari Panama dan perwakilan gerakan perempuan GATC.

Seorang warga dari masyarakat adat Bribri, Kosta Rika yang merangkap Direktur Aliansi Masyarakat Hutan Mesoamerika (AMPB), Levi Sucre Romero berpendapat, “Para pemimpin politik mulai mengakui bahwa pengetahuan kami memiliki dasar ilmiah.”

Perubahan iklim tidak bisa disederhanakan, semua saling terkait. Pertemuan mereka menjadi langkah penting untuk memperlihatkan aksi nyata di wilayah mereka dan membangun aliansi yang menempatkan kehidupan dan keseimbangan planet sebagai prioritas demikian Levi Sucre Romero.  

Selama lima hari, kongres  mendiskusikan situasi kawasan hutan tropis, sesi khusus perempuan dan pemuda, serta kelompok kerja tematik tentang ancaman, hak, penghidupan, dan pendanaan. 

Global Alliance of Territorial Communities (GATC) mewakili lebih dari 35 juta masyarakat di 24 negara yang melindungi 958 juta hektar di wilayah adat di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Anggota adalah AMAN (Indonesia), AMPB (Mesoamerika), APIB (Brasil), COICA (Amazon), dan REPALEAC (Afrika Tengah).

Sedangkan Rights and Resources Initiative (RRI) adalah koalisi global yang mendukung pengakuan dan perlindungan hak tanah dan sumber daya bagi masyarakat adat, komunitas lokal, dan masyarakat keturunan Afrika, termasuk perempuan di dalamnya

Di tengah wacana global tentang penyelamatan iklim, dunia justru kerap mengabaikan mereka yang selama berabad-abad telah menjadi penjaga hutan tropis paling setia bumi ini.

Delegasi Indonesia yang diwakili oleh Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi menyampaikan refleksi atas perjuangan panjang komunitas masyarakat adat melalui forum bahwa masyarakat adat terbukti menjaga hutan lebih baik daripada skema konservasi modern.

Sebagai catatan tambahan, penjaga hutan tropis adalah masyarakat adat dan komunitas lokal yang tinggal di kawasan hutan tropis seperti Amazon, Kongo, dan Borneo-Mekong-Asia Tenggara. 

Mereka berperan penting dalam menjaga ekosistem hutan, melindungi keanekaragaman hayati, serta mempertahankan keseimbangan iklim global. Wilayah yang dikelola oleh masyarakat adat terbukti memiliki tingkat deforestasi yang lebih rendah dibandingkan dengan wilayah lain.

Komitmen penjaga hutan tropis jelang COP30  mencakup beberapa isu  utama seperti pengakuan hak wilayah adat: masyarakat adat menuntut perlindungan hukum atas wilayah mereka agar dapat terus menjaga hutan tanpa ancaman perampasan lahan yang sering terjadi di Indonesia seperti di Sumatra Utara.

Mereka menyerukan agar pendanaan iklim global dapat langsung menjangkau komunitas lokal tanpa birokrasi yang rumit.

Kepemimpinan masyarakat adat  menegaskan bahwa masyarakat adat bukan sekadar pelengkap dalam diskusi iklim, tetapi pemimpin dalam pengelolaan krisis iklim.

Demikian juga    peran perempuan adat penting dalam kepemimpinan perempuan adat dalam pelestarian hutan dan akses terhadap pendanaan iklim.

Apa dampak perdagangan karbon terhadap masyarakat dan lingkungan di Kalimantan yang belakangan ini ramai “dibagi” oleh pebisnis papan atas? Kita tunggu pengurus AMAN segera berbuat untuk mengamankan kepentingan penjaga hutan tropis dan negara.


This type of article is favored by our readers. Would your company willing to sponsor it? Kindly email us: business@mmindustri.co.id or fill this form



0
FOLLOW US
  • Rubrik