Paduan Konektivitas ASEAN

Bergam dampak dan efek konektivitas infrastrutur intra-ASEAN terhadap kemajuan di Indonesia—termasuk industri pendukung seperti semen, kimia, baja, dan tenaga kerja.

Hari Senen pertama bekerja, Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) Thomas Lembong bertemu langsung dengan para jurnalis se-ASEAN—termasuk wartawan China Economic Daily dari Tiongkok dan Inggeris (Reuter) saat mensosialisasikan penggalangan investasi di bidang infrastruktur bersama Kamar Dagang dan Industri (KADIN) yang menjadi tuan rumah ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum yang diselenggarakan dalam rangka Indonesia Infrastructure Week 2016 pada 8 – 11 November 2016 di Jakarta.

Menurut Ketua Umum KADIN Rosan P. Roeslani,  ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum merupakan langkah awal menuju pelaksanaan Master Plan for ASEAN Connectivity 2025. Progam itu adalah sebuah inisiatif nirlaba dari KADIN untuk membahas tantangan masa depan yang dihadapi oleh ASEAN di empat tahapan pembangunan proyek infrastruktur yaitu: perencanaan, pembiayaan, pembangunan, dan pengoperasian.

Rosan menjelaskan, tujuan program itu adalah mendukung agenda infrastruktur pemerintah Indonesia serta kawasan ASEAN yang lebih luas. Pihaknya  ingin mendorong terciptanya hubungan strategis dan memberikan kesempatan kerja sama bisnis bagi pemerintah pusat mau pun daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan perusahaan pengembang swasta terkemuka di bidang teknologi dan jasa, bersama dengan para investor global yang diundang mengikuti forum.

Infrastruktur Indonesia senilai US$450 miliar

Progran ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum berfokus pada agenda infrastruktur Indonesia selama 5 tahun ke depan senilai US$ 50 miliar dan ASEAN Master Plan for Connectivity senilai US$3,3 triliun untuk 15 tahun ke depan.

Indonesia merepresentasikan sepertiga dari anggaran infrastruktur ASEAN yang telah diajukan. Oleh karena itu, sewajarnya Indonesia menciptakan sebuah wadah bagi pemerintah dan sektor swasta agar dapat menyamakan visi, membangun kemitraan dan mengeksplorasi cara-cara nyata yang dapat mendukung Master Plan for ASEAN Connectivity 2025. Hal itu memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, tandas Rosan lebih lanjut.

Kegiatan itu tentu saja didukunh oleh para pihak utamnya Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang baru dikomandani oleh  Thomas Lembong. Ia menyatakan bahwa, investasi infrastruktur saat ini merupakan fokus utama dari pemerintah Indonesia untuk mempercepat Agenda Pembangunan Nasional.

Sebagai gerbang utama bagi pebisnis dengan pemerintah, BKPM memiliki amanat untuk menyokong investasi langsung baik dari dalam mau pun luar negeri dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif. ASEAN G2B Infrastructure Investment Forum ini menyediakan wadah bagi para pemimpin industri dan pemerintah di wilayah ASEAN untuk mendiskusikan kesempatan investasi domestik dan regional yang tercantum dalam Master Plan for ASEAN Connectivity 2025.

Sementara itu, Thomas menambahkan, tiga prioritas utama untuk fokus pada sektor infrastruktur. Pertama, sebanyak 226 proyek strategis nasional, dan kedua proyek-proyek pembangkit listrik. Sedangkan ketiga, pengendalian limbah dari proyek-proyek energi. Pihak BKPM tentu akan memfasilitasi dan terus memberikan bantuan keoada para investor, terutama dalam menyalurkan minat investasi di sektor infrastruktur.

Selain membangun jalan trans Sumatera, Trans Menado, ujar Thomas Lembong, sebanyak 46 pelabuhan, bandara, sumber energi, dan fasilitas infrastrutur lainnya akan dibangun di Indonesia, demikian pula di sembilan anggota ASEAN. Pembangunan beragam infastrutur pasti berdampak terhadap perkemgbangan industri pendukung seperti semen, baja, kimia dasar, industri pendukung lainnya serta penyerapan tenaga kerja.

“Produk industri semen sudah melebihi kebutuhan nasional sehingga para pelaku industri semen melakukan ekspor semen,” tandas Thomas. Sementara bidang industri baja dan kimia dasar, para pebisnis berpeluang beringestasi di Indonesia. Produk baja misalnya, Indonesia masih mengimpor 7 ton per tahan, kata Thomas Lembong yang menjabat Menteri Perdaagangan sejak resufle kabinet jilid 1 hingga jilid 2.