Digital & Software, Industrialisasi

Konten Bisnis Metaverse Meningkat, Bagaimana Menghindari Risiko Hukum?

SharePeningkatan konten bisnis metaverse terjadi di berbagai negara. Transaksi secara veritual terimplementasi ke dunia nyata. Untuk menghindari risiko hukum, transcosmos inc. bermitra...

Written by Marinus L Toruan · 3 min read >

Peningkatan konten bisnis metaverse terjadi di berbagai negara. Transaksi secara veritual terimplementasi ke dunia nyata. Untuk menghindari risiko hukum, transcosmos inc. bermitra dengan SAKURA Law Office.

Perusahaan transcosmos memberikan pandangan cara baru berkomunikasi di bisnis dunia maya semisal metaverse yang berbasis digital dan 3D (kiri). Untuk itu, transcosmos menandatangani kontrak konsultan hukum dengan adviokat dari SAKURA Law Office. Para karyawan berkomunikasi dari jarak jauh dengan kantor virtual di kota maya (Foto/@: transcosmos inc.)

enulis/editor: Marinus L Toruana

mmINDUSTRI.co.id – transcosmos inc. (sumber):  Bagaimana penerapan bisnis di metaverse tanpa timbul risiko atau sengketa hukum? Ini merupakan bidang baru bagi para praktisi hukum utamanya di bidang bisnis.

Pengaruh metaverse ke bisnis semakin besar. Tiap orang dapat membangun toko di kota vertual, membangun kerajaan bisnis, hiburan seperti game, memiliki kantor, melakukan kegiatan sosial, dan lain-lain—semua dikelola berdasakan digital dan 3D.

Untuk mengantisipasi risiko (hukum) maka perusahaan transcosmos inc. yang bermarkas di Jepang, belum lama ini bersepakat dengan mitra bisnisnya yakni SAKURA Law Office yang diwakili oleh seorang advokat bernama Kenshiro Michishita yang bertugas sebagai konsultan hukum.

Kedua pihak bersepakat bahwa pada awal era metaverse maka hukum dan peraturan yang mengatur yang berkaitan dengan metaverse masih terbatas.

Untuk menghindari potensi risiko hukum maka dengan inisiatif untuk menciptakan cara baru dalam berkomunikasi yang didukung oleh penerapan metaverse, maka perusahaan  transcosmos  memperkuat kerangka penyampaian layanannya.

Hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa bisnis dapat beroperasi di metaverse dengan aman dan terjamin. Oleh sebab itu, kedua belah pihak membuahkan butir-butir kesepakatan yang meliputi:

  1. Tujuan kontrak dengan penasihat hukum

Metaverse masih dalam tahap pengembangan utama. Oleh karena itu, sebagian besar masalah hukum masih belum jelas. Diskusi dari perspektif hukum tentang kerangka peraturan dunia nyata termasuk aturan dan peraturan yang berlaku untuk metaverse sangat penting karena kejadian dan transaksi di metaverse saling berhubungan dengan dunia nyata.

Mengingat situasi hingga  saat ini, perusahaan transcosmos bermitra dengan pengacara Kenshiro Michishita untuk memperkuat kerangka pemberian layanan guna menawarkan cara baru berkomunikasi dengan menggunakan metaverse untuk memastikan bahwa klien dapat mengoperasikan bisnis mereka dengan aman dan nyaman di dunia maya.

Kenshiro Michishita merupakan salah satu anggota penasehat Dewan Kerjasama Publik-Swasta untuk Mengatasi Masalah Hukum Baru Mengenai Konten di Metaverse–sebuah badan yang dibentuk oleh Kantor Pusat Strategi Kekayaan Intelektual Sekretariat, Kantor Kabinet Jepang.

Lembaga itu bertugas untuk membahas aturan dan regulasi mengenai metaverse dan untuk mengatasi masalah hukum yang terkait.

Kenshiro Michishita merupakan anggota dewan penasihat Konsorsium Kota Virtual, dan berpartisipasi dalam mengembangkan Panduan Kota Virtual (sesuai Pedoman di Metaverse), yang menetapkan peringatan dan hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam mengembangkan dan mengelola metaverse terkait di kota virtual.

  1. Prakarsa transkosmos di metaverse

Untuk mencapai tujuan pemanfaatan metaverse sebagai saluran komunikasi, perusahaan transcosmos meluncurkan dua kali uji coba atau demonstrasi. Salah satunya adalah membangun pusat kontak secara virtual yang berkaitan dengan bisnis.

Selanjutnya para pihak menawarkan beragam pengaturan kerja untuk membantu mereka berkomunikasi dengan karyawan dari jarak jauh dengan menggunakan teknologi  metaverse.

Tujuan lain dalam poin ini adalah untuk mewujudkan dan menyebarkan layanan komunikasi virtual guna membantu cara berkomunikasi antara pelaku bisnis dan para pelanggan.

Kenshiro Michishita mewakili SAKURA Law Office (Foto/@: transcosmis inc.)

Kenshiro Michishita adalah seorang pengacara dari SAKURA Law Office, dan anggota ASOSIASI DAI-ICHI TOKYO BAR. Sebagai anggota dewan penasihat Konsorsium Kota Virtual, dia ikut serta dalam mengembangkan Panduan Kota Virtual berdasarkan Pedoman Metaverse.

Kenshiro Mih]chishita menjabat sebagai penasihat Metaverse pemerintah Jepang. Dia ditunjuk sebagai dewan penasihat Dewan Kerjasama Publik-Swasta untuk Mengatasi Masalah Hukum Baru Mengenai Konten di Metaverse.

Organisasi itu adalah sebuah  badan yang dibentuk oleh Kantor Pusat Strategi Kekayaan Intelektual Sekretariat, Kantor Kabinet (Jepang) di mana Kenshiro Michishita proaktif berpartisipasi dalam mengembangkan peraturan dan regulasi yang mengatur metaverse.

Sebelum mendirikan SAKURA Law Office,  dia berpengalaman  di firma hukum internasional, Nishimura & Asahi. Kenshiro Michishita  adalah spesialis hukum perusahaan yang komprehensif termasuk Companies Act dan Financial Instruments and Exchange Act.

Dia pernah menangani berbagai masalah hukum seperti M&A di Jepang dan luar negeri, litigasi perusahaan, manajemen krisis, tata kelola perusahaan, dan hal-hal yang berkaitan dengan pemegang saham rapat.

Selain itu, Kenshiro Michishita adalah salah satu pengacara terkemuka di Jepang  yang pernah sebagai penasihat di bidang hukum yang sedang berkembang termasuk metaverse, NFT, Web3, dan DAO.

Berita-berita seputar Kenshiro Michishita bertebaran  di berbagai media Jepang. Dia pun aktif sebagai pembicara di berbagai bidang yang bersinggungan dengan hukum. Kenshiro Michishita merupakan lulusan  Fakultas Hukum, Universitas Hitotsubashi, dan Fakultas Hukum Universitas Keio.

Apa pendapat Kenshiro Michishita tentang bisnis metaverse buatan Mark Zuckerberg yang juga pendiri akun facebook itu?

Konten bisnis metaverse terus menarik perhatian di seluruh dunia. Oleh sebab itu, tiap negara perlu mengembangkan undang-undang dan peraturan yang mengatur transaksi di ruang virtual seperti metaverse—ini menjadi tantangan bagi praktisi hukum.

“Saya menyadari bahwa diskusi serius tentang hukum dan aturan mulai berlangsung dengan latar belakang hukum. Saya terlibat dalam pengembangan Panduan Kota Virtual, dan menjabat sebagai anggota dewan penasehat Dewan Kerjasama Publik-Swasta,” ungkap Kenshiro Michishita.

Dia ikut Mengatasi Masalah Hukum Baru Mengenai Konten di Metaverse – sebuah badan yang dibentuk oleh Sekretariat Kantor Pusat Strategi Kekayaan Intelektual, Kantor Kabinet, Jepang.

Dengan pengalaman seperti itu, Kenshiro Michishita memberikan nasihat hukum khusus untuk transcosmos inc, dan dengan hati-hati mempertimbangkan kebutuhan bisnisnya, sambil mengatur dan mendiskusikannya.

“Kami membahas masalah hukum terkait metaverse dari berbagai perspektif,” imbuh Kenshiro Michishita.

Bagaimana pandangan para praktisi hukum di Indonesia tentang bisnis melalui pembuatan konten (bsinis) di metaverse?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *