G20 Memimpin Pertumbuhan Berkelanjutan, Apa itu Pendekatan Penta Helix

Forum G20 memimpin pertumbuhan berkelanjutan—mewakili  sekitar 85 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dunia dan tiga perlima populasi dunia–sekitar USD80.694 triliun menurut IMF per 2021 dan 4,97 miliaran orang. 

Penulis/editor: Denis Stanislaus Toruan

mmINDUSTRI.co.id – Selain wakil negara-negara maju dari G7, di dalamnya ada pemain-pemain regional penting seperti China (17,8% PDB dunia, kedua terbesar sedunia setelah Amerika Serikat (24,2%), Afrika Selatan (0,437%), Arab Saudi (0,888%), Australia (1,7%), Brazil (1,73%), India (3,1%), Indonesia (1,21%), Korea Selatan (1,92%), Meksiko (1,35%), Turki (0,838%), serta Rusia (1,74%).

Kesolidan G20 menyimpan potensi besar bagi kestabilan pertumbuhan ekonomi dunia. Salah satu keefektifan kerja sama ekonomi G20 terlihat pada krisis finansial pada 2007-2008, menyusul kejatuhan investasi perbankan Amerika Serikat (AS) Lehman Brothers (bubble economy).

Hal itu  mengakibatkan seretnya likuiditas negara-negara barat dan merembet ke berbagai negara karena interkonektivitas ekonomi. Para pemimpin negara dan pembuat kebijakan sektor keuangan berhasil menyetabilkan pasar finansial.

Dan mengucurkan koordinasi paket stimulus ekonomi global terbesar sepanjang sejarah: USD787 miliar dari AS, Indonesia US$7 miliar, Inggris US$30 miliar, Jepang US$100 miliar, dan lain-lain.

Meski demikian, G20 bukanlah sebuah badan pembuat kebijakan universal: komunike yang dihasilkannya tidak wajib untuk serta-merta diratifikasi oleh parlemen masing-masing negara anggotanya. Sifatnya lebih pada pernyataan keinginan bersama. 

G20 adalah forum koordinasi strategik global, minus kewajiban operasional dan detail teknis yang njlimet–misalnya jika kita bandingkan dengan IMF, World Bank, WTO, dan lain-lain. 

Kita dapat meraba dan memprediksi arah perkembangan industri dan teknologi negara ke depannya, salah satunya dari komitmen G20.

Fleksibilitas dan keterbukaan ragam keanggotaan G20 memberikan daya tawar utama, yakni respons cepat terhadap even-even besar yang memengaruhi stabilitas dunia dan menjadi kepentingan bersama. 

Ditambah adanya konflik bersenjata di Ukraina menyusul operasi militer Rusia sejak Februari 2022 selain pemulihan pandemi COVID-19, gaung Recover Together, Recover Stronger yang diusung Presidensi Indonesia tahun 2022 semakin terasa urgensinya. The show must go on.

Menurut rilis IMF World Economic Outlook revisi per Juli 2022, proyeksi pertumbuhan pertumbuhan PDB dunia pada tahun 2022 dan 2023 dipenuhi ketidakpastian dan mungkin akan menurun–3,2% dan 2,9%. 

Utamanya dipengaruhi oleh krisis di Ukraina, embargo ekonomi terhadap Rusia, terhambatnya pertumbuhan ekonomi China karena kebijakan pandemi ketat Zero COVID Lockdown, serta stagnansi dari negara-negara dunia yang berijbaku dengan tingginya inflasi dan harga bahan bakar.

Hanya kawasan Asia yang diperkirakan terus tumbuh PDB-nya hingga di atas 5 persen, sementara kawasan lainnya diperkirakan hanya akan tumbuh di bawah 4 persen. 

Menurut Menkeu Sri Mulyani, Indonesia diperkirakan masih akan tumbuh perekonomiannya di atas 4%, bahkan di atas 5% sepanjang 2022 dan 2023. 

Indonesia bermisi konsisten mewujudkan pertumbuhan di level ini agar bisa keluar dari zona Middle Income Trap sebelum perayaan kemerdekaan 100 tahun kemerdekaannya (2045)–threshold high income countries adalah pendapatan per kapita melebihi USD12.695. 

Jawabannya adalah Ekonomi Hijau: model pembangunan yang menyinergikan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan.

Pada tahun 2022 ini, ada tiga prioritas isu yang dibawakan oleh Ketua bergilir RI dalam forum G20: Arsitektur Keuangan Global, Transformasi Digital, dan Transisi Energi Berkelanjutan. 

Para pebisnis dan pemimpin industri dapat memanfaatkan momentum ini sebagai peluang investasi maupun peningkatan bisnisnya. Masa depan dimulai dari komitmen masa sekarang, serta tidak lupa pentingnya visi bersama yang mengawal pertumbuhan itu sendiri. 

Kekuatan multilateralisme seperti ini adalah keniscayaan zaman globalisasi demi pertumbuhan yang berkelanjutan.

Arsitektur Keuangan Global

Jalan menuju pemulihan ekonomi global membutuhkan kerja sama kolektif yang memastikan kesetaraan kualitas standar kesehatan dunia dan mendatangkan kolaborasi dalam mengantisipasi pandemi-pandemi pada masa mendatang.

Ekses negatif global akibat pandemi adalah sebuah momentum bagi komunitas global untuk merapatkan barisan. 

Negara-negara G20 harus bekerja sama secara kompak di dalam menghadapi masalah yang universal ini, sehingga sistem kesehatan global dapat menjadi lebih inklusif, mudah diakses, dan responsif terhadap krisis. 

Negara-negara berkembang terus mengundang arus investasi dan transfer teknologi dari negara-negara maju. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi global tetap terjaga berkat hubungan mutual.

Transformasi Digital 

Mencapai potensi maksimal dari digitalisasi perekonomian global membutuhkan paradigma kerja sama baru, sehingga kerja sama antara negara-negara dunia dapat dilakukan lebih baik dan mengamankan kesejahteraan bersama pada abad digital sekarang.

Digitalisasi adalah sebuah kunci yang dapat memulihkan perekonomian global pasca-pandemi. Semakin terhubungnya negara-negara dunia karena berbagai aktivitas ekonomi membutuhkan kesiapan domestik dan interkonektivitas yang andal. 

Harapannya, transformasi digital negara dapat mengakselerasi dan meningkatkan kemampuan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga bisa terhubung dan tidak gagap dalam pasar global.

Kita ambil contoh di dalam mewujudkan Ekonomi Hijau-nya yang rendah karbon, Indonesia menerapkan pendekatan Penta Helix. 

Harus ada upaya kolektif antara universitas, industri, pemerintah, media, dan komunitas demi menghasilkan riset dan inovasi yang kuat dan implementatif untuk mengakselerasi investasi hijau, serta proses pemulihan perekonomian nasional menuju ekonomi hijau. 

Dari sektor industri, Indonesia membutuhkan banyak Investasi Hijau berskala kecil dan besar, seperti pengembangan EBT berupa Mikro Hidro. Selain itu, dibutuhkan pula penerapan Circular Economy dalam proses bisnis.

Transisi Energi Berkelanjutan

Sumber energi yang bersih dan terbarukan adalah masa depan kemanusiaan. Pengaruh negatif dari perubahan iklim semakin terasa dampaknya dan menyebabkan kemunduran yang meluas di berbagai negara. 

Ditambah dengan adanya krisis bersenjata negara-negara dunia yang terus menghantui dan memicu ketidakstabilan, transisi energi dari bahan bakar fosil semakin diperlukan. 

Akan tetapi, transisi energi rendah/nol karbon ini membutuhkan investasi yang teramat besar. Negara-negara anggota G20 berbagi tanggung jawab yang sangat besar di dalam menyediakan platform investasi yang tidak hanya menguntungkan, tapi juga andal.

Dari contoh Indonesia, Pembangunan Rendah Karbon & Berketahanan Iklim adalah prioritas dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2023. 

Untuk mencapai Net Zero Emission (NZE) mendekati 100% pada 2060, Indonesia membutuhkan banyak inovasi.

Contohnya, transisi kendaraan listrik menuju 95% dari total kendaraan, pembangunan industri kendaraan listrik yang terhubung dengan global supply chain, pengembangan pembangkit listrik terbarukan, dan penghapusan subsidi energi (fosil).

Selanjutnya, manajemen pengolahan limbah dan efisiensi sumber daya alam untuk produksi, dan sebagainya.

Saat ini, kebutuhan investasi Pembangunan Rendah Karbon (PRK) oleh Pemerintah RI (porsi pendanaan pemerintah) sekitar Rp72,2 triliun, dan baru terpenuhi sekitar Rp25-34 triliun pada awal 2022. 

Sementara 76% porsi kebutuhan pendanaannya, yakni Rp232,56 triliun, datang dari sektor swasta. Angka-angka ini didapatkan dari formula pendanaan ideal PRK adalah 2% dari PDB negara.

Berkaca dari itu semua, para pemimpin industri dan investor dunia dapat menyadari betapa besarnya peluang investasi dan ruang pertumbuhan dari Indonesia dan sinergi G20, serta tidak lupa negara-negara lain yang mendukung agenda pembangunan bumi yang menyejahterakan dan berkelanjutan.